Tangerang,suararakyat21.com – amburadul persoalan data elektronik Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dikeluhkan sejumlah petani wilayah Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, ada dugaan penyelewengan data e-RDKK berimbas petani sulit mendapatkan pupuk bersufsidi, 23/02/2024.
Inisial H. DL agen penyalur pupuk berspsidi wilayah Kecamatan Mekar Baru, saat di konfirmasi awak media terkait banyaknya garapan sawah yang dimilikinya juga berapa ton pupuk bersupsidi yang disalurkan kemasing masing Poktan wilayah mekar baru H. DL tidak menjawab.
Mus warga Desa Kosambidalem saat di konfirmasi oleh awak media dikediamannya mengatakan,” benar Pak petani selama satu bulan ini mengeluh sulit beli pupuk, bahkan ada petani beli pupuk berspsidi dikenakan harga 350 perkintalnya, untuk wilayah Kosambidalem kurang lebih ada tujuh kelompok tani, tapi yang aktip cuma satu yang lain mandek diam ditempat petani menjerit tutup mata,
“lanjut Mus, penyalur diwilayah Mekar baru dan ketua kelompok tani Kosambidalem ini diduga mempunyai lahan sawah lebih dari empat hektar dia memakai pupuk bersupsidi bukan non supsidi dengan dalih anak istrinya datanya dimasukan ke e-RDKK, padahal jelas itu melanggar aturan karena pupuk bersupsidi itu untuk dua hektar kebawah, yang lebih parahnya lagi diduga pupuk di jual belikan kepada orang kaya memilik lahan sawah hektaran itupun jelas-jelas tidak terdaftar di e-RDKK, sementara petani wilayah sendiri kesulitan membeli pupuk,” tutur Mus.
menanggapi hal tersebut, Makmur Napitupulu Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) ia mengatakan,” terkait amburadul nya data e-RDKK Wilayah Kecamatan Mekar Baru yang di utak atik penyalur , diduga kuat sebagian banyak pupuk bersupsidi mereka kirim di luar wilayah Mekar Baru, kami dari Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) akan mengkonfirmasi baik BPP maupun penyalurnya,
“masih makmur , carut marutnya data e-RDKK diduga tidak hanya terjadi di Kecamatan Mekar Baru sajah tetapi juga terjadi di Kecamatan lainnya, saya harap Dinas Pertanian verifikasi kembali data e-RDKK dari para penyuluh agar tidak lagi petani dirugikan karena tidak kebagian pupuk bersupsidi,
kamipun berharap pihak perintah khususnya BPK dan KPK untuk segera audit penyalur dan BPP jangan membirikan ruang terkait penyalahgunaan data e-RDKK, dan saya minta penyuluh turun tangan langsung ke lokasi mendata semua petani wilayah pantura,”tegas Makmur Wakil Ketua Umum Pusat Gabungan Wartawan Indonesia.
herlan/tim
